JAKARTA, KABARSEMARANG– Pengungkapan kasus korupsi tak lepas dari tiga aspek, yakni politik, hukum dan sosial.
“Memang indikasinya ada yang murni hukum. Tapi ada penangkapan dalam motif politik. Ada juga sosial, yaitu keterlibatan publik yang sudah tidak tahan lagi dengan perilaku elite,” ujar Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie.
Jerry juga menyinggung kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara dan dugaan korupsi ekspor benih lobster yang menjerat eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Jerry meminta KPK bekerja profesional dan tidak ada tebang pilih dalam pengungkapan kasus korupsi itu.
“Artinya, semua kementerian atau lembaga dipantau. Jangan ada semacam pilih‐pilih kasus atau orang atau tokoh atau parpol tertentu saja. Intinya, KPK harus independen,” harapnya.
Diketahui, Juliari Batubara merupakan kader PDIP. Sementara, Edhy Prabowo adalah politisi Partai Gerindra.
Sementara, pengamat politik Universitas Mercu Buana Syaifuddin mengatakan, mencuatnya kasus Juliari dan Edhy telah menghantam partai politik yang menaungi keduanya.
Menurut dia, Gerindra dan PDIP sebagai partai yang menaungi Edhy dan Juliari, merupakan partai terbesar pertama dan kedua yang kemungkinan akan bersama-sama pada Pilpres 2024.
Bukan hanya itu, mementum Pilkada Serentak sebelum penangkapan keduanya juga menjadi konteks politik yang pantas diperhitungkan.
“Ketika dua partai ini berkoalisi, maka siapa pun akan sulit bersaing. Sehingga dicari cara bagaimana menggembosi kekuatan ini. Dan ada celah yang bisa dipakai, meski kita akui juga bahwa ada persoalan hukumnya,” jelas Syaifuddin.
Menurut dia, setelah Edhy dan Juliari terjerat kasus, hasil survei partai politik belum lama ini menyebut PDIP dan Gerindra mengalami penurunan dukungan.
Bukan hanya itu, pada Pilkada Serentak 2020, banyak calon yang diusung PDIP dan Gerindra tumbang. “Efek dominonya banyak secara politik,” tandas Syaifuddin.
